Banda Aceh – Rapat koordinasi yang digelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh ditutup dengan menandatangani 13 hasil rekomendasi atau kesepakatan.
“Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara bersama mengaloksikan anggaran untuk kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) 8 Tahun 2023,” sebut Sekretaris Disbudpar Aceh Cut Nurmarita, Kamis, 1 Desember 2022.
Selanjutnya, sambung Cut, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sepakat untuk pelaksanaan PKA selanjutnya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dengan mekanisme pelaksanaan dibahas lebih lanjut oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bersama Dinas yang membidangi Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata Kabupaten/Kota dan beberapa poin lainnya.
Cut menyampaikan, sektor pariwisata merupakan sektor perspektif yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan, dapat juga meningkatkan ekonomi daerah dan semua itu diformulasikan pada isu-isu strategis yang kemudian menjadi kebijakan untuk melahirkan program kegiatan dan sub kegiatan.
“Pada tanggal 1 Desember 2022 ini sejak pagi dan sore tadi juga telah berlangsung pembahasan rakor yang dibagi dalam dua kelas kebudayaan di Mata Ie Resort dan kelas pariwisata di Nagoya Hill,” ungkap Cut.
Menurutnya, butuh komitmen dari 23 kabupaten/kota yang terlibat untuk mengawalnya. insyaAllah lestarikan budaya dan majukan pariwisata dengan semangat tema rakor yang kita laksanakan pada kegiatan tersebut.
“Kita juga sudah mendengar strategi dan arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan juga bagaimana sinergisitas kebudayaan dan pariwisata antara pusat dan daerah dibangun untuk kemajuan pembangunan,” ujar Cut.
Cut menambahkan, terdapat isu-isu persoalan dari provinsi, kabupaten/kota dan rencara kegiatan yang harus disinergikan untuk sebuah kesepakatan dalam rangka mendorong kebudayaan dan pariwisata, ada sebuah harapan untuk memperbaiki perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata melalui rapat koordinasi yang sudah kita laksanakan.
“Melalui pembekalan model inilah kita mencoba mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan dan sub kegiatan,” sebutnya.
Dengan menghadirkan narasumber pusat dari kementerian pendidikan pusat dan teknologi dan juga dari kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif serta narasumber lokal yang sudah memeberikan masukan tentang bagaimana mereformulasi strategi pengembangan pariwisata di Aceh.
“Dengan melihat kondisi ekonomi makro Aceh serta bagaimana memberi nilai tambah sektor pariwisata untuk menjadikan sebagai sektor prioritas, diharapkan dapat membantu pengentasan kemiskinan,” tutup Cut.
Discussion about this post