BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk segera merealisasikan seluruh butir kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagaimana terdapat dalam MoU Helsinky yang ditandatangani tahun 2005 lalu. Hal itu disampaikan mantan Perdana Menteri GAM itu saat memperingati milad ke 46 GAM di Banda Aceh, Minggu 4 Desember 2022.
Peringatan milad GAM tahun ini dipusatkan di Lapangan Blang Padang Banda Aceh dengan dihadiri Pj Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda serta unsur Forkopimda Aceh lainnya. Selain itu tamu yang hadir adalah para mantan kombatan GAM dari berbagai wilayah di Aceh. Peringatan milad itu digelar sederhana yang diisi dengan zikir dan doa bersama bagi keutuhan perdamaian Aceh.
Malik Mahmud mengatakan, dirinya selaku orang yang menandatangani perjanjian damai dari pihak GAM, meminta agar setiap kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki Aceh sesuai MoU Helsinki tidak boleh dihilangkan.
“Dalam kesempatan ini saya menegaskan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, Pemerintah dan DPR Kabupaten Kota, terutama fraksi Partai Aceh, agar dapat mengawal ketat pembahasan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sedang bergulir di DPR RI, jangan sampai keistimewaan dan kekhususan yang telah dimiliki Aceh dapat dihilangkan,” kata Malik Mahmud.
“Saya selaku penandatangan kedua MoU Helsinky antara Pemerintah RI dan GAM tegaskan kepada pemerintah pusat dan pemerintah Aceh agar segera merealisasikan dan memenuhi ke semua janji dan kesepakatan poin-poin MoU tersebut,” lanjut Malik Mahmud.
Pelaksanaan seluruh butir MoU Helsinky, kata Malik Mahmud, akan membuat Aceh bisa berkembang dan lebih maju dalam berbagai hal, seperti perekonomian, pendidikan hingga pembangunannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. []
Discussion about this post