JASA: Aceh Provinsi Termiskin, Gubernur Aceh Ke Luar Negeri

ASNAPOST.COM | Banda Aceh – Jaringan Aneuk Syuhada Aceh (JASA) prihatin dengan sikap Pemerintah Aceh dan DPRA yang akan melakukan kunjungan kerja ke Rhode Island, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022 ).

kegiatan tersebut di agendakan pada tanggal 16 – 22 Mei 2022.

Daftar nama-nama yang akan melakukan kunker dari pihak Pemerintah Aceh terlampir dalam surat yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, tertanggal 7 Mei 2022.

Diurutan pertama Ada Syaridin selaku (kepala BPSDM Aceh), kemudian T. Ardi Darma (Karo Umum Sekda Aceh), Tuanku Muhammad MTA (Juru bicara pemerintah Aceh), mirza tabrani (Dosen Universitas Syiah Kuala), Yunita Arafah (Istri Gubernur Aceh), Chalili Putra (Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerja Sama), Reza Hidayat Syah (Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Non Aparatur), M Ahdi Satria (Pengolah Data Beasiswa).

Adapun wakil rakyat Aceh yang melakukan perjalanan dinas tersebut yakni Wakil Ketua I DPRA Dalimi, Wakil Ketua II Hendra Budian, Wakil Ketua III Safaruddin, dan anggota DPRA Alaiddin Abu Abbas.

Dalam hal ini Juru Bicara Jaringan Aneuk Syuhada Aceh ( JASA ) Datul Abrar menilai bahwasanya pemerintah perlu memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan guna melihat perlu tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan.”Penting tidaknya kunker itu dilakukan, kemudian apa manfaatnya. Urgensinya dimana”.

“Biaya perjalanan mereka dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2022”, katanya.

Lanjut ia, Aceh sebagai daerah yang Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena pendapatan asli daerah yang minim maka dana tersebut harus digunakan sebaik mungkin untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat Aceh, ungkapnya.

Selain pendidikan kita juga punya masalah di kemiskinan, kita bisa menggunakan anggaran tersebut untuk membangun rumah kaum dhuafa. Membangun rumah dhuafa juga masalah yang sangat mendesak di Aceh.

Ini masalah hak dan hajat. Jadi pemerintah jangan hanya terpaku pada kunker saja. Silahkan dipilah-pilah mana yang lebih urgensi,

Ia menambahkan, Pemerintah berjanji akan melakukan pemerataan pendidikan di seluruh pelosok Aceh. Tapi nyatanya siswa di pedalaman sampai saat ini belum memperoleh hak pendidikan yang sama dengan siswa yang ada dikota, ujarnya dengan rasa kekecewaan.

Jadi pemerintah tentunya harus sensitif juga dengan masalah seperti ini, perihal yang harus di prioritaskan dan perihal yang bisa di lakukan setelahnya.

Jangan sampai kita membuang-buang anggaran pada kegiatan kunker tapi hasilnya tidak ada seperti yang sudah-sudah, tutupnya.