BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyoroti kiberja Pemerintah Kota Subulussalam yang dinilai penuh masalah sehingga merugikan kemajuan daerah tersebut. Hal itu disampaikan Anggota DPRA dari Dapil 9, Asmidar, dalam interupsi yang disampaikan saat sidang paripurna DPRA, Kamis 13 April 2023.
Asmidar menyebutkan, di antara permasalahan yang dihadapi Kota Subulussalam saat ini yaitu memiliki hutang daerah yang cukup besar yakni mencapai 200 miliar lebih. Sementara permasalahan lainnya adalah pembayaran gaji perangkat desa dan para imam yang tidak terbayarkan di taahun 2022 dan awal 2023.
Asmidar mengaku sangat menyayangkan kenyataan tersebut yang dinilai sangat merugikan kabupaten itu. “Saya mewakili dapil 9, Kota Subulussalam memiliki hutang daerah sudah mencapai 200 miliar lebih. Sementara di masyarakat gejolak pembayaran gaji perangkat desa dan para imam yang tidak terbayarkan di taahun 2022 dan awal 2023,” kata Asmidar.
Tak hanya itu, kata Asmidar, menurut informasi yang diperoleh pihaknya, banyak Aparatur Sipil Negara di Subulussalam yang merangkap jabatan. Hal itu disebut telah menimbulkan polemik tersendiri di internal ASN di kota tersebut.
“Di Subulussalam, ASN banyak yang double job. Plt (pelaksana tugas) di satu dinas dan juga menjabat aktif di dinas lain,” ujarnya.
Terkait berbagai permasalahan tersebut, Asmidar meminta Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Subulussalam guna menemukan solusi terhadap masalah yang ada. []
Discussion about this post