BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Aceh untuk memperhatikan kesejahteraan guru dayah yang selama ini dinilai kerap terabaikan. Terabaiakannya nasib para guru dayah disebut bisa terlihat dari sangat minimnya honor yang dianggarkan Pemerintash Aceh untuk para guru tersebut.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRA Tahun 2023 dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh tahun 2022, Rabu 5 April 2023.
Anggota DPRA Muhammad Yunus dalam interupsinya meminta Pemerintah Aceh mengkhususkan anggaran pada tahun 2024 mendatang untuk membantu kesejahteraan para guru dayah.
M Yunus bahkan mengkritik Pemerintah Aceh yang disebut malah memotong anggaran dari tahun ke tahun sehingga saat ini jumlah guru yang menerima honor jauh sangat kecil. Kata dia, saat ini hanya 1.500 guru dayah yang mendapat honor dari Pemerintah Aceh. Padahal jumlah guru dayah di Aceh sangatlah besar.
Ia menjelaskan, masa kepemimpinan Irwandi – Nazar, serta Zaini Abdullah – Mualem, dayah type A di Aceh mendapat bantuan honor untuk dewan gurunya hingga 60 orang. Type B 30 orang, dan type C 15 orang. Tapi sejak 2017, kata M Yunus, terjadi pengurangan yaitu type A hanya 15 orang, type B 10 orang dan tipe c 5 orang.
“Beginilah diskriminasi. Padahal jumlah guru di dayah-dayah besar, per satu dayahnya bisa mencapai 400 orang,” kata M yunus.
Dia pun meminta Pemerintah Aceh untuk memikirkan nasib para guru dayah melalui penganggaran pada tahun 2024. []
Discussion about this post