BANDA ACEH – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, meminta jajaran Pemerintah Aceh hingga kabupaten/kota untuk bekerja cepat tanggap dalam menekan laju inflasi di Bumi Serambi Mekkah.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh, yang digelar di Ruang Kerja Meuligoe Gubernur Aceh, pada Jumat (18/11/2022).
“Kita upayakan dalam waktu singkat ini, supaya inflasi tidak terlalu berdampak atau terjadi. Harus kita benahi bersama-sama dan dampingi,” kata Achmad Marzuki dalam rapat tersebut.
Ada enam langkah konkrit yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan inflasi yaitu, melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komodoti untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, dan dukungan trasportasi dari APBD.
Karena itu, ia meminta agar pemerintah di kabupaten/kota seluruh Aceh untuk segera melaksanakan dan menindaklanjuti ke enam langkah konkrirt tersebut, guna menekan laju inflasi di daerah khususnya di Aceh.
Ia juga mengingatkan agar setiap Kepala Daerah atau Bupati harus memahami betul situasi inflasi di wilayah kerjanya, serta mengidentifikasi komoditas pangan apa saja yang tinggi di wilayahnya masing-masing dan rutin melakukan pelaporan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok dan penting setiap hari.
“Mengoptimalkan ketersediaan komoditi dan mengevaluasi dan tidak memaksakan komoditas yang memang tidak bisa di kembangkan di sini,” katanya.
Namun demikian, Achmad Marzuki, mengaku optimis terhadap situasi perekonomian di Aceh, lantaran di tengah kondisi bencana banjir yang sempat melumpuhkan distribusi pangan di kawasan perbatasan Aceh dengan provinsi tetangga, justru Aceh mengalami deflasi sebesar 0.11 persen.
“Tolong kerja samanya agar semakin bagus. Walaupun banjir justru kita deflasi. Tapi saya optimis Aceh bisa hadapi ini,” pungkasnya.
Tampak hadir dalam rapat itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait, Perwakilan Kepala Kanwil Bank Indonesia, Perwakilan Pangdan IM, Perwakilan Kapolda Aceh, Perwakilan Kajati Aceh, dan Perwakilan Kepala BPS Aceh.
Discussion about this post