BANDA ACEH — Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh meminta kepada Pj. Gubernur Aceh untuk mengevaluasi dan mengganti beberapa Kepala Dinas yang kinerjanya lemah dan tidak professional. Permintaan itu disampaikan Anggota DPRA dr Purnama Setia Budi saat menyampaikan pendapat Banggar DPRA terhadap nota keuangan dan perubahan APBA 2022 dalam rapat paripurna, Kamis 22 September 2022.
Ketiga kepala dinas yang dinilai berkinerja lemah itu, yakni Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh.
Ketiga kepala dinas itu disebut berkinerja lemah dan tidak professional, serta realisasi anggaran dibawah mereka dikatakan rendah.
“Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada Pj. Gubernur Aceh untuk dapat mengevaluasi dan mengganti beberapa Kepala Dinas yang kinerjanya lemah, tidak professional, realisasi anggarannya rendah, Sumber Daya Manusianya lemah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Sekretariat Baitul Mal Aceh,” ujar dr. Purnama.
Selain menyorot kinerja tiga dinas tersebut, Badan Anggaran DPR Aceh juga meminta kepada Pj. Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kembali program Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) yang disebut tidak menyentuh substansi stunting.
Alasannya, program GISA disebut merupakan program kerja yang sporadis dan insidental seperti mengharuskan SKPA turun ke lapangan.
“Hanya kegiatan menghamburkan SPPD (APBA) serta tidak berhubungan langsung dalam penurunan stunting,” kata dr. Purnama.
Seharusnya, menurut Banggar DPRA, yang dibutuhkan dalam penanganan stunting adalah konvergensi program dari semua stakeholder yang mampu memastikan warga stunting mendapatkan asupan gizi dengan kalori yang cukup serta dapat mengakses layanan kesehatan dengan mudah.
Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat Banggar DPRA terhadap nota keuangan dan perubahan APBA 2022 dipimpin Wakil Ketua DPRA Safaruddin. Sedangkan dari Pemerintah Aceh hadir Sekretaris Daerah Aceh Bustami Hamzah. []
Discussion about this post